TERNATE – Publik Kota Ternate sekarang ini menunggu sikap tegas dari Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap bangunan villa lago motana.
Pasalnya, bangunan yang berdiri di puncak danau Ngade, Kelurahan Fitu Kota Ternate Selatan itu berada pada kawasan sempadan. Kawasan yang tidak dianjurkan mendirikan bangunan permanen atau melakukan aktivitas yang dapat merusak fungsi lingkungan dan kelestarian danau.
Pembangunan villa lago montana tersebut secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, villa lago montana juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Ternate dan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2022 tentang RDTR Pulau Ternate.
Pelanggaran terhadap peraturan tersebut tertuang dalam surat peringatan pertama (SP1) dan SP2 yang diterbitkan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Kota Ternate tanggal 5 Januari 2026 dan 27 Januari 2026 lalu.
Parahnya lagi, villa lago montana milik Agusti Talib itu, sampai saat ini tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari pemerintah kota (Pemkot) Ternate.
Sayangnya, Pemkot Ternate tidak memiliki taring alias menjadi macan ompong yang tidak bisa bertindak memberikan efek jera terhadap pelanggar aturan tersebut.
Sementara, Pemkot Ternate dalam hal ini dinas PUPR sampai saat ini belum mengambil tindakan terhadap villa lago montana milik Agusti Talib tersebut.
Kepala dinas PUPR Kota Ternate Rus’an Muhammad Nur Taib juga belum berhasil diwawancara wartawan terkait pembangunan villa lago montana tanpa PBG tersebut.
Sertifikat Tanah Lago Montana
Disisi yang lain, badan pertanahan nasional (BPN) Kota Ternate disebutkan bertanggungjawab terhadap penerbitan sertifikat hak milik (SHM) villa lago montana. Hal ini dikarenakan, villa montana berada pada kawasan sempadan.

Namun, pihak badan pertanahan nasional (BPN) Kota Ternate menegaskan, sertifikat tanah yang dibangun villa lago montana sah.
Kepala seksi survey dan pemetaan BPN Kota Ternate, Maria Yozantika saat ditemui habartimur.com Selasa (16/9/2026) mengatakan, keabsahan sertifikat tanah villa lago montana itu sah. Sebab, kawasan tersebut masuk di area penggunaan lain (APL), bukan kawasan hutan negara.
“Yang tidak bisa terbit sertifikat itu kalau kawasan itu masuk dalam kawasan hutan negara,” kata Maria. Terkait dengan, pembangunan villa lago montana yang dibangunan di atas tanah sertifikat itu, Maria menegaskan menjadi kewenangan pemerintah kota (Pemkot) Ternate.
“BPN inikan hanya penerbitan sertifikatnya. Kalau masalah tata ruang, dan penggunaan tanah itu mau dibangunan rumah atau yang lain diatas tanah sertifikat itu menjadi kewenangan pemkot. Kan ada izin-izin yang harus dipenuhi, salah satunya adalah PBG,” jelasnya.
Ditanya apakah sertifikat tersebut dapat dibatalkan atau ditarik kembali, Maria menegaskan, sertifikat bisa dibatalkan apabila terdapat cacat administrasi. Jika terdapat kesalahan prosedur, kekeliruan luas, kesalahan subjek atau objek hak, atau tumpang tindih (sertifikat ganda).
“Selain itu, jika ada putusan pengadilan, adanya pihak lain yang membuktikan kepemilikan sah melalui putusan pengadilan (inkracht),” pungkasnya. (wat)










