TERNATE – Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo (AHP) bersama jajaran pimpinan dan pegawai dari berbagai satuan kerja lingkup Kementerian Pekerjaan Umum mengikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di halaman Kantor Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Maluku Utara, Senin (1/6/2026).
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan dan pegawai dari berbagai satuan kerja lingkup Kementerian Pekerjaan Umum, salah satunya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo (AHP).
Bertindak sebagai pemimpin upacara sekaligus inspektur adalah Kepala BPBPK Maluku Utara, Sahdin Hi. Husen. Turut hadir menyemarakkan momen penting kebangsaan itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara Saleh Talib, beserta seluruh staf dan jajarannya, serta para pimpinan dan pegawai dari instansi vertikal lain yang berada di wilayah setempat.
Sahdin Hi. Husen saat membacakan sambutan resmi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) RI Yudian Wahyudi menegaskan, pancasila tidak sekadar menjadi dasar negara, namun harus terus hidup dan menjadi pedoman bertindak bagi setiap warga negara, terutama saat dunia kini sedang menghadapi banyak perubahan dan tantangan yang datang dari segala arah,” ujarnya.
“Peringatan hari lahir Pancasila kali ini mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia” katanya.
Lanjutnya, tema ini mengandung makna mendalam bahwa nilai‑nilai luhur bangsa ini tidak hanya berperan menyatukan rakyat dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga menjadi contoh dan landasan untuk membangun hubungan damai antar negara dan umat manusia di dunia.
“Saya mengajak seluruh peserta upacara untuk senantiasa menjaga persatuan dan memperkuat sikap saling menghormati, serta menjadikan sila‑sila Pancasila sebagai dasar berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari‑hari,” pintanya.
Kesempatan itu, dia berpesan khusus juga ditujukan kepada generasi muda agar menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamalkan nilai kebangsaan, sekaligus memastikan setiap kebijakan pembangunan dan pelayanan publik senantiasa berlandaskan prinsip keadilan sosial.
“Agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia,” jelasnya. (wat)
