SANANA – Pejabat sementara (Pjs) Bupati kabupaten kepulauan sula (Kepsul) Wa Zaharia, melaksanakan rapat bersama sekda Muhlis Soamole dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), membahas tentang persoalan penyelenggaraan pemerintahan.
Kepada, Habartimur.com, Selasa (1/10/2024) Pjs Bupati Wa Zaharia mengatakan, rapat bersama OPD membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan, salah poin pembahasan adalah tambahan penghasilan pegawai (TPP).
“Tadi (selasa red) rapat dengan OPD membahas berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya juga terkait dengan TPP. Namun memang diharapkan agar bersabar karena kami akan sampaikan pada saat rapat di hari senin nanti,” terangnya.
Turut hadir dalam rapat tersebut. Yakni, ketua TAPD Muhlis Soamole, asisten I Ahmad Salawane, asisten II Hi.Zaidun dan asisten III Abdi Umagapi dan seluruh kepala OPD kepulauan sula.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pjs Bupati Wa Zaharia meminta sekretaris daerah (Sekda) Muhlis Soamole selaku ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), agar duduk bersama TAPD untuk membahas terkait dengan pembayaran tunggakan TPP.
Wa Zaharia memberi waktu kepada TAPD satu minggu kedepan untuk mencari tahu kendala pembayaran TPP, dan langkah yang akan diambil.
Diketahui, selama 12 bulan pemerintah Kepsul di bawah kepemimpinan Ningsi dan Saleh belum membayar TPP. Dua belas bulan itu terdiri dari 6 bulan tahun 2022 (Juli-Desember, red) dan di tahun 2024 ini 6 bulan (April-September, red), dan berpotensi TPP ini tidak dibayar hingga Desember 2024.
PNS dengan golongan 3A di Kepsul menerima TPP setiap bulan sebesar Rp 950 ribu. Jika dikalikan dengan tunggakan pembayaran TPP 12 bulan maka kurang lebih Rp 11. 400.000 yang harus diterima setiap PNS.
Apabila dihitung rata-rata pegawai dengan golongan 3A dikalikan dengan jumlah pegawai Kepsul sebanyak 3.010 orang maka total tunggakan pemerintah Kepsul yang harus dibayar ke pegawai sebesar Rp 34,3 miliar (34.314.000.000). (att/)
