SANANA – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) La Ode Asiran Jodi geram dengan keputusan Kapala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Suwandi H. Gani, yang memberhentikan kurang lebih 16 Kapala Desa (Kades).
Enam belas kepala desa yang diberhentikan itu, yakni Kades Waiboga, Kades Wailia, Kades Kabau Darat, Kades Kabau Pante, Kades Waigai, Kades Fogi, Kades Kawata, Kades Naflou, Kades Modapia, Kades Saniahaya, Kades Pelita, Kades Dofa, Kades Lekosula, Kades Mangon, Kades Karamat Titdoi dan Kades Minaluli.
Pemberhentian kepala desa ini menurut La Ode dinilai tidak normal alias beraroma politik. “Pergantian kepala desa seperti sudah tidak murni. Dalam waktu dekat kita akan panggil kadis pemerintahan, Dinas PMD dan Inspektorat digelar RDP,” kata La Ode.
Dia mengaku, sekarang ini sebagian anggota komisi I masih berada di luar daerah. “Teman-teman komisi I sudah balik, kita langsung jadwalkan untuk RDP dengan tiga OPD tersebut, karena pergantian kades ini bisa bikin gaduh salah satunya desa kabau pante,” paparnya.
Ada beberapa hal yang menjadi sasaran RDP, seperti proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) di Dinas PMD, Audit ADD dan DD di Inspektorat dan syarat pemberhentian Kades di Pemerintahan Setda Kepulauan Sula.
“Jika terbukti pemberhentian kepala desa bermuatan politik komisi I akan melaporkan pemerintah daerah kepulauan sula, yaitu kabag pemerintahan ke kementerian dalam negeri, untuk diproses lebih lanjut,” tegasnya. (att/)
