SANANA – Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Sula (Kepsul) M. Natsir Sangadji, gerah dengan pernyataan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kepsul Ismail Soamole.
Politisi partai Gerindra itu menegaskan, Kadis Perkim keliru jika pekerjaan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kepsul sekarang ini mengalami keterlambatan karena masalah perbedaan harga barang di toko setelah dilakukan chek price (cek harga, red).
“Itu alasan yang keliru, sebab check price itu bukan bahas di tengah jalan, tapi ketika APBD di ketuk semua hal sudah beres, termasuk check price daerah terkait satu harga barang,” jelas M. Natsir Sangadji, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu (13/7/2022).
Anggota DPRD Kepsul daerah pemilihan (dapil) III Pulau Mangoli itu mengaku, setelah APBD disahkan seluruh kegiatan fisik maupun non fisik, termasuk check price daerah terkait satu harga barang sudah final.
“Dalam waktu dekat komisi III akan memanggil kadis perkim Ismail Soamole, sebab pernyataan itu sangat keliru,” pungkasnya. (att/)
