TERNATE – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang harmonisasi perda partisipatif dan instrumen APBD yang responsif.
FGD yang berlangsung di Resto Royal, Sabtu (21/11/2026) itu menghadirkan enam narasumber yang dibagi dua sesi. Sesi pertama, sisi oleh ketua Bapemperda Nurlela Syarif, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Muslim Sahil dan pencetus perda sampah tahun 2013, Muzakir Dodaradaga.
Pada sesi kedua, diisi oleh tiga narasumber, masing-masing Anggota banggar Junaedi Bahruddin, akademisi Unkhair Mukhtar Adam dan anggota banggar Sartini Hanafi.
Enam narasumber tersebut menyampaikan gagasannya, mulai dari produksi sampah di Kota Ternate, solusi penanganannya, yang bernilai ekonomis, hingga APBD Kota Ternate yang lebih menyentuh pada kebutuhan masyarakat.
Selain itu, sejumlah pihak yang hadir pada FGD tersebut, mulai dari perwakilan media, organisasi kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, OPD, hingga tokoh masyarakat memberikan beragam pandangan terutama perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, sekaligus mengevaluasi implementasi aturan yang selama ini belum berjalan maksimal.
Diskusi kelompok terfokus yang ini menjadi ruang penting untuk merumuskan langkah nyata menyelesaikan dua persoalan besar, yakni penanganan sampah dan arah alokasi APBD 2027.
Dari ruang diskusi itu muncul kesepakatan, bahwa pengelolaan sampah dan penyusunan anggaran tidak boleh hanya menjadi urusan pejabat di balik meja, melainkan harus melibatkan masyarakat secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Ketua Bapemperda DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif uang didampingi anggota Komisi III Muslim Sahil usai FGD mengatakan, salah satu kesimpulan utama dari diskusi adalah perlunya merevisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah.
Politisi Partai NasDem itu menilai Perda tersebut sudah cukup lama dan banyak ketentuan yang belum mampu menjawab realita kondisi Kota Ternate saat ini.
“Di perda lama kan banyak memberikan kewenangan ke Perwali. Sementara banyak Perwali juga yang belum mendelegasi apa yang menjadi kewenangan peraturan daerah. Misalkan sampah plastik, TPS di wilayah komunal, dan pelibatan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah. Semua ini harus diperkuat dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2013,” ujar Nurlela Syarif.
Selain usulan merevisi perda sampah nomor 1 tahun 2013, dari FGD juga muncul usul agar retribusi sampah bisa dikelola di tingkat kelurahan. “Saat ini sudah ada rencana menjadikan Kelurahan Stadion (Ternate Tengah) sebagai kelurahan percontohan mengelola retribusi sampah,” ujarnya.
Namun, Nurlela mengingatkan, sebelum kelurahan menerima kewenangan mengelola retribusi sampah, masyarakat di tingkat kelurahan harus mendapatkan literasi manajemen keuangan.
“Tujuannya agar dana retribusi bisa dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan kembali digunakan untuk pengelolaan sampah di lingkungan kelurahan,” jelasnya.
“Kami berharap pemerintah kota segera memberikan pendidikan literasi manajemen keuangan retribusi di tingkat paling bawah. Program ini jangan hanya di atas kertas, harus ada satu wilayah percontohan yang menjadi stimulan bagi kelurahan lain,” harap Nurlela.
Selain persoalan sampah, Nurlela menyampaikan FGD juga membahas arah penyusunan RAPBD 2027 yang pengesahannya dijadwalkan pada 30 November 2026.
Menurut Nurlela, DPRD menekankan, alokasi anggaran tidak boleh hanya fokus pada belanja normatif, melainkan harus benar-benar memprioritaskan hajat hidup masyarakat Kota Ternate.
Hal ini kata dia menjadi penting, mengingat ada kekhawatiran perekonomian ternate bisa tergerus, sementara potensi ekonomi besar mulai bergeser ke wilayah Halmahera.
Untuk itu, pemerintah dan DPRD kata Nurlela harus memiliki skema pembangunan ke depan, langkah optimalisasi antisipasi apa yang harus dilakukan dalam perencanaan pembangunan sehingga perekonomian kita tidak tergerus.
“Kita harus melihat kebutuhan warga dulu. Titik beratnya bukan belanja normatif, tapi hajat hidup masyarakat Kota Ternate. Harus ada skema dari pemerintah dan DPRD supaya perekonomian kita tidak tergerus,” katanya.
Dia mengatakan, FGD diharapkan menjadi salah satu ruang rutin DPRD untuk menyerap aspirasi, bukan hanya mengandalkan mekanisme reses.
“DPRD harus banyak mendengar aspirasi, dan stakeholder juga butuh didengar. Ke depannya FGD harus rutin digelar, sehingga kelurahan yang berhasil dalam mengelola sampah maupun retribusi sampah bisa menjadi contoh bagi kelurahan lain tanpa harus mengeluarkan biaya studi banding yang besar,” ujarnya.
Dia mengtakan, hasil diskusi FGD ini dapat memperkuat fungsi kelembagaan DPRD, sekaligus menjadi dorongan nyata agar revisi Perda sampah masuk dalam Propemperda 2027 dan program pengelolaan sampah serta alokasi anggaran benar‑benar berpihak pada masyarakat.
“Memang selama ini polanya tetap melihat kebutuhan warga. Namun titik beratnya tidak hanya di belanja-belanja yang bersifat normatif, namun yang terpenting adalah hajat hidup masyarakat Kota Ternate ini yang harus diprioritaskan,” pungkasnya. (wat)










