TERNATE – Kuasa hukum penyedia jasa pekerjaan di Kabupaten Pulau Morotai, Rahim Yasim, S.H., M.H., menyampaikan somasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, pejabat keuangan Marwan Sidasi, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pulau Morotai, Darhot Tua Siregar, S.T.
Somasi tersebut berkaitan dengan belum direalisasikan pembayaran atas pekerjaan proyek yang menurut keterangan kliennya telah selesai dilaksanakan, bahkan telah diterbitkan dokumen Provisional Hand Over (PHO).
Rahim menjelaskan kliennya telah memenuhi kewajiban melaksanakan pekerjaan sebagaimana diperjanjikan, penyelesaian pekerjaan tersebut, dan menurut kliennya, telah diakui PPK.
“Klien kami sudah menyelesaikan pekerjaan. Bahkan, menurut keterangan klien kami, PPK sendiri telah mengakui pekerjaan tersebut selesai dan dokumen PHO telah diterbitkan. Akan tetapi, ketika klien kami mengajukan pencairan pembayaran, justru muncul berbagai alasan yang menyebabkan pembayaran belum direalisasikan,” jelas Rahim.
Rahim mengungkapkan bahwa berdasarkan keterangan kliennya, proses pencairan berulang kali mengalami hambatan dengan alasan kondisi fiskal daerah dan belum adanya petunjuk atau arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, alasan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka berdasarkan dokumen anggaran, ketentuan kontrak, dan prosedur pembayaran yang berlaku.
“Kalau memang persoalannya adalah kondisi fiskal daerah, harus dijelaskan secara tertulis bagaimana status anggarannya dan kapan pembayaran dapat dilakukan. Begitu pula apabila alasannya belum ada arahan Sekda, harus dijelaskan apa dasar hukum dan kewenangan yang menyebabkan pencairan harus menunggu arahan tersebut,” ujar Rahim.
Dia menegaskan bahwa kliennya merasa dirugikan karena telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, sementara pembayaran yang menurut kliennya telah menjadi haknya belum memperoleh kepastian.
Dia menilai, persoalan tersebut perlu diproses hukum termasuk kemungkinan adanya unsur pidana apabila ditemukan bukti bahwa sejak awal terdapat tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam hubungan pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran.
“Klien kami melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak yang mengatur kewajiban pembayaran setelah persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Sekarang pekerjaan menurut klien kami sudah selesai dan PHO telah diterbitkan, tetapi pembayaran belum dicairkan. Kami mempertanyakan apakah terdapat tindakan yang disengaja untuk menghambat hak klien kami,” katanya.
Rahim menjelaskan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
Sementara itu, Pasal 486 KUHP baru mengatur tindak pidana penggelapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
Menurutnya, ketentuan tersebut akan menjadi bagian dari kajian hukum apabila ditemukan bukti adanya tipu muslihat yang memenuhi unsur penipuan atau penguasaan uang milik pihak lain secara melawan hukum yang memenuhi unsur penggelapan.
“Kami tidak ingin hanya menerima alasan yang berubah-ubah tanpa kepastian. Kami akan memeriksa seluruh dokumen kontrak, PHO, tagihan, dan komunikasi yang berkaitan dengan pencairan untuk menentukan langkah hukum yang tepat,” jelasnya.
Rahim meminta Muhammad Umar Ali, Marwan Sidasi, dan Darhot Tua Siregar memberikan penjelasan sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Menurutnya, perlu dipastikan apakah pembayaran belum dapat dilakukan karena kekurangan dokumen, persoalan ketersediaan anggaran, tahapan administrasi yang belum selesai, atau alasan lain yang memiliki dasar hukum.
“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Apabila memang seluruh syarat pembayaran telah dipenuhi, maka hak penyedia jasa harus diselesaikan sesuai kontrak. Jangan sampai pihak yang sudah melaksanakan pekerjaan justru menanggung kerugian karena tidak adanya kepastian pencairan,” tegasnya.
Rahim menyampaikan bahwa akan membawa persoalan tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara pada jumat, 19 November 2026, apabila tidak terdapat penyelesaian atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kemungkinan besar besok kami akan menyampaikan laporan atau pengaduan ke Ditreskrimum Polda Maluku Utara agar persoalan ini dapat proses dan tangkap itu sekda dan kabag keuangan. Kami akan meminta aparat penegak hukum menilai apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk penipuan atau penggelapan,” ujarnya.
Rahim menegaskan bahwa langkah hukum tersebut merupakan upaya mencari kepastian hukum bagi kliennya, bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera memberikan kepastian atas pembayaran pekerjaan yang menurut kliennya telah selesai dilaksanakan.
“Prinsipnya sederhana. Apabila pekerjaan sudah selesai, diterima sesuai prosedur, seluruh persyaratan pembayaran telah dipenuhi, dan tagihan telah jatuh tempo, maka kewajiban pembayaran harus diselesaikan. Apabila ada hambatan, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Rahim Yasim. (wat)










