SANANA – PT. Prima Timur Indonesia mengeluarkan surat pengakhiran hubungan kerja (PHK) nomor 080/Pitindo/SPHK/2026 kepada Iin Febrianti yang bertugas sebagai anggota satpam di pabrik, Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul). Surat PHK tersebut diterbitkan tanggal 31 Oktober 2026 dan menetapkan PHK terhitung 1 November 2026.
Berdasarkan isi surat yang beredar, keputusan perusahaan diambil setelah Iin Febrianti dinyatakan kembali melanggar disiplin kerja berupa alpa tanpa keterangan pada 31 Oktober 2026. Padahal dia sudah menerima surat peringatan kedua (SP-2) dan SP-3.
Perusahaan menilai pelanggaran tersebut melanggar tata tertib kerja serta tanggung jawab sebagai anggota satpam, meskipun sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
Dalam surat tersebut, perusahaan meminta Iin Febrianti mengembalikan seluruh seragam, atribut, kartu identitas dan perlengkapan kerja milik perusahaan serta menyelesaikan serah‑terima tugas kepada pihak yang ditunjuk perusahaan.
Perusahaan juga menyatakan akan menyelesaikan hak‑hak yang menjadi milik yang bersangkutan sesuai perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan dan ketentuan perundang‑undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
Terpisah, IIN Febrianti membantah pengakhiran hubungan kerja tersebut karena sudah mendapat SP-2 dan SP-3. “Saya baru dapat SP-1. Saya tidak pernah mendapat SP-2 dan SP-3 dan tiba-tiba saya menerima surat pengakhiran hubungan kerja dari PT. Prima Timur Indonesia (Primatindo),” kata IIN.
IIN juga memprotes isi surat PHK yang diterima, seperti nomor SP-3 yang tertuang dalam surat pengakhiran hubungan kerja. “Di surat PHK, SP-3 mereka tidak cantumkan nomor, mereka hanya menggunakan titik-titk saja,” terang wanita yang akrab disapa Nyai.
Nyai menambahkan, dirinya sudah bekerja selama 8 bulan sebagai Satpam di perusahaan PT. SGM belum pernah menerima surat perjanjian kerja. “Selama bekerja 8 bulan di perusahaan belum pernah lihat dan pegang surat perjanjian kerja,” tegasnya.
Dugaan pemberhentian karyawan secara sepihak di perusahaan PT. SGM kini mendapat sorotan tajam dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bela Yai Provinsi Maluku Utara, Razman Buamona, Senin (9/11/2026).
Rasman menegaskan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karyawan diatur melalui landasan hukum Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang cipta kerja.
Dan peraturan pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021 serta pembaruan melalui Undang-Undang perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada Oktober 2026. Olehnya itu, kata Razman, perusahaan tidak boleh melakukan PHK secara sembarangan tanpa alasan yang jelas.
“Dinas transmigrasi dan tenaga kerja kepulauan sula segera memanggil perusahaan PT. Prima Timur Indonesia dan PT. SGM sekaligus karyawan yang mendapat PHK untuk menyelesaikan persoalan PHK tersebut,”pintanya.
Sementara, Humas PT. SGM Halik Saurangi, dan Advisor legal PT. SGM group Kuswandi Buamona enggan memberikan komentar ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsApp. (at/wat)
