TERNATE – General Manager PT Pelindo (Persero) Regional IV Cabang Ternate Anwar Pae angkat bicara terkait dengan kebijakan pungutan Rp 5 ribu saat masuk ke pelabuhan Ahmad Yani Ternate.
Biaya tersebut bukan dikenakan kepada seluruh orang yang masuk, melainkan dibedakan antara penumpang yang memegang tiket kapal, dan pengantar serta penjemput penumpang.
“Penumpang yang sudah memiliki tiket kapal baik kapal Pelni maupun kapal lokal tidak dikenakan biaya masuk karena biaya tersebut sudah tercakup di dalam harga tiket,” jelas GM Pelindo (Persero) Regional IV Cabang Ternate Anwar Pae kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, biaya Rp 5 ribu itu hanya dikenakan kepada pengantar atau penjemput yang ingin masuk ke dalam pelabuhan. Kebijakan ini sudah berlaku sejak tahun 2019 atau sekitar delapan tahun lalu.
“Kami ingin membedakan penumpang memegang tiket dengan pengantar atau penjemput. Jadi, penumpang cukup menunjukkan tiket saat masuk pelabuhan agar bebas biaya,” ujarnya.
Informasi pemegang tiket ikut membayar saat masuk pelabuhan itu, dia mengaku hanya miskomunikasi di lapangan.
“Misalnya ada orang mengaku sudah membeli tiket tetapi belum membawanya atau belum mengambil tiket fisiknya,” jelasnya.
Dia mengaku, akan mempertegas kembali kepada petugas di lapangan agar tidak membebankan biaya kepada penumpang yang benar-benar memegang tiket.
Lebih jauh, Anwar mengungkapkan tujuan penerapan biaya masuk itu bukan hanya untuk menambah pendapat, melainkan untuk membatasi orang-orang yang tidak berkepentingan masuk ke area pelabuhan.
“Dulu pelabuhan sering dijadikan tempat berditi-foto, seolah-olah seperti tempat wisata. Banyak kendaraan masuk cuma membayar sekali masuk lalu diparkir berhari-hari di dalam area pelabuhan tanpa dikenakan biaya. Setelah kebijakan ini berjalan, kendaraan mulai tidak berani parkir semalaman di dalam pelabuhan,” jelasnya.
Dia mengatakan, akan kembali melakukan koordinasi kepada petugas pintu masuk agar lebih teliti memverifikasi siapa yang berstatus penumpang bertiket dan siapa pengantar penjemput. “Dengan begitu, tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat,” pungkasnya. (wat)
