TERNATE – Dugaan penyadapan komunikasi Presiden Prabowo Subianto mendapat reaksi keras dari pengurus Dewan. Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Ternate.
Mereka mendesak aparat penegak hukum mengusut kasus tersebut secara tuntas dan menjatuhkan hukuman seberat‑beratnya kepada siapa pun yang terbukti terlibat dalam peristiwa itu.
Sikap tegas tersebut disampaikan langsung ketua DPC Partai Gerindra Kota Ternate Jamian Kolengsusu dalam konferensi pers bersama jajaran pengurus serta kader partai, Kamis (5/11/2026).
Jamian yang didampingi ketua fraksi Zulfikri Andili dan sekretaris fraksi Tasman Balak itu menilai dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dianggap sepele.
Dia menegaskan pihaknya merasa sangat kecewa apabila informasi dugaan penyadapan tersebut benar dan dapat dibuktikan secara hukum.
“Kami sebagai kader Partai Gerindra berada di garis depan untuk mendukung setiap penegakan hukum yang berkaitan dengan dugaan penyadapan itu. Semua pihak yang terlibat harus dihukum seberat‑beratnya,” tegas Jamian.
Dia juga mengapresiasi langkah yang diambil Kapolri yang baru Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam upaya mengungkap kasus tersebut.
Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan secara transparan serta tidak tebang pilih, baik terhadap pihak yang menjabat maupun pihak yang memiliki kekuasaan.
Desakan serupa disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Ternate Tasman Balak. Dia menegaskan, menyadap komunikasi kepala negara merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara serius.
“Presiden itu simbol negara. Jadi siapapun dia yang menyadap komunikasi presiden berarti dia musuh negara. Maka negara harus bertindak,” jelasnya. Tasman menilai pengungkapan dugaan penyadapan ini, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berkontribusi dan harus turut berperan aktif dalam proses penyidikan guna membantu mengungkap pihak‑pihak yang bertanggung jawab.
“Ini sebuah kecerobohan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menyadap komunikasi petinggi‑petinggi negara. Kami mengapresiasi Kapolri yang baru untuk melakukan bersih‑bersih,” ujar Tasman.
Menurut Tasman, komitmen membersihkan institusi negara dari berbagai bentuk penyimpangan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Tidak ada pihak yang kebal hukum, baik pejabat maupun petinggi negara.
Dia mengingatkan bahwa sejak awal Presiden Prabowo telah memperingatkan agar setiap institusi melakukan pembenahan internal sebelum pemerintah mengambil langkah yang lebih jauh.
“Secara keseluruhan, Gerindra Kota Ternate menegaskan dukungan terhadap proses penegakan hukum dan meminta dugaan penyadapan tersebut diusut secara menyeluruh. Jangan biarkan ada lolos.dari kasus ini. (tim/wat)
